Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui sistem elektronik memperoleh pengaturan khusus dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024, sedangkan KUHP memberikan kerangka umum mengenai tindak pidana terhadap kehormatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperjelas makna unsur “orang lain” dan “suatu hal”.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pembuktian elektronik harus menghubungkan pelaku dengan perbuatan dan tidak cukup hanya berdasarkan kepemilikan akun.